Edit

Jihad dalam Kehidupan Bernegara & Bermasyarakat

Indeks > Masail > Wilayah > Malang 2006 > 02

Pertanyaan

Dapatkah dibenarkan menurut ajaran islam bila dilakukan jihad terhadap pemerintah RI dengan tuduhan sebagai negara kafir karena tidak menjalankan syariat islam sebagai hukum positif?

Jawaban

Berjihad terhadap pemerintah RI dengan tuduhan sebagai negara kafir tidak bisa dibenarkan, karena NKRI sudah memenuhi tuntutan criteria sebagai Dar al Islam, disamping dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya.
Ibarat:

Pertanyaan

Bolehkah dilaksanakan jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi Daulah Islamiyah?

Jawaban

Jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Daulah islamiyah tidak bisa dibenarkan, karena jika hal itu dilakukan sudah pasti menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimana-mana dan bahkan bisa terjadi perang saudara yang justru semakin jauh dari target jihad yang dicita-citakan.
Ibarat:

Pertanyaan

Adakah perintah jihad melawan WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama/sementara dengan alasan negara asal mereka mengintimidasi umat Islam?

Jawaban

Bila yang dimaksud Jihad adalah qital (memerangi) maka tidak ada perintah untuk jihad dan bahkan ada kewajiban atas kita untuk berupaya menciptakan rasa aman bagi mereka
Ibarat:

Pertanyaan

Layakkah senjata organik TNI/Kepolisian RI distatuskan sebagai harta fai' dan boleh dilucuti dalam kerangka Jihad?

Jawaban

Tidak layak menjadi harta fai' (rampasan) karena tidak memenuhi kriteria sebagai harta fai'
Ibarat:

Pertanyaan

Wajibkah diupayakan terbentuk pemerintahan Internasional berasas Islam dengan system kepemimpinan khalifah dan negara-negara yang berpenduduk muslim diberlakukan sebagai negara federal (manthiqi) pada masa sekarang ?

Jawaban

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

1. tidak boleh terjadi lebih dari satu pemimpin (imam) bahkan hanya ada satu pemimpin untuk seluruh dunia. Pada pendapat pertama ini masih terjadi perbedaan lagi, yaitu:
   1. tidak memperbolehkan secara mutlak, baik adanya wilayah kedaulatan Islam semakin meluas maupun tidak.
   2. Tidak memperbolehkan jika memang tidak terdapat halangan untuk bersatu atas pemimpin (imam). Jadi jika terdapat halangan seperti makin meluasnya kawasan yang dihuni umat Islam yang tidak hanya satu pulau saja bahkan sampai ada pulau yang berbeda-beda yang tentu akan semakin jauh dari pengawasan imam, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan membentuk pemimpin (imam) lebih dari satu orang.
2. Memperbolehkan adanya lebih dari satu pemimpin (imam) secara mutlak.

Ibarat:

Pertanyaan

Apakah terhadap warga negara Indonesia yang menganut keyakinan/agama lain harus diposisikan sebagai musuh atau lawan dalam mengimplementasikan konsep Jihad?

Jawaban

Kita tidak diperkenankan memposisikan warga negara non muslim sebagai musuh yang boleh kita perangi, akan tetapi malah kita berkewajiban untuk mengupayakan mereka tetap merasa aman hidup berdampingan dengan kita
Ibarat:

Kembali ke atas